
Keterangan Gambar : Lurah Telukpucung "IM"
BERITA POSPUBLIKNEWS.COM
KOTA BEKASI - Aktivis sosial kemanusiaan dan tokoh muda Kota Bekasi, Frits Saikat menyoroti lambannya respons Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi khususnya inspektorat ( Itko) dalam menangani dugaan pengelapan regulasi dan penyalahgunaan jabatan yang diduga dilakukan oleh IM, oknum Lurah Teluk Pucung Bekasi Utara. Rabu (7/1/2026).
Menurut Frits, proses penanganan kasus tersebut terkesan berlarut-larut meski telah muncul banyak keluhan dari masyarakat setempat, bahkan berujung pada aksi demonstrasi yang melibatkan berbagai elemen warga Teluk Pucung Bekasi Utara, pada 23 Desember 2025 lalu.
“Dengan banyaknya keluhan masyarakat hingga aksi demonstrasi, namun sampai saat ini belum terlihat adanya langkah tegas dari Pemkot Bekasi. Ini menimbulkan pertanyaan besar di tengah publik,” ujar Frits Saikat dalam keterangannya.
Frits menilai, lambannya penanganan kasus tersebut berpotensi memunculkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah. Ia bahkan mempertanyakan komitmen pimpinan daerah dalam menegakkan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.
“Apa indikasinya hingga muncul kesan seolah Wali Kota Bekasi tidak berani mengambil sikap tegas terhadap oknum lurah?” ungkapnya.
Ia juga menyampaikan informasi yang diterimanya dari Sofie, Irban Tata Pemerintahan, pada Selasa (5/1/2026), bahwa kasus tersebut telah dilimpahkan ke Inspektorat Kota Bekasi. Namun hingga kini, kata Frits, belum ada penjelasan resmi kepada publik terkait perkembangan maupun tahapan proses yang sedang berjalan.
“Jika memang sudah dilimpahkan ke Inspektorat, seharusnya ada keterbukaan informasi agar masyarakat tidak berspekulasi,” tegasnya.
Frits mengingatkan agar proses pemeriksaan dilakukan secara profesional, transparan, dan bebas dari konflik kepentingan. Ia meminta Pemkot Bekasi konsisten dengan komitmen good governance yang selama ini disampaikan kepada publik.
“Jangan sampai muncul kesan ada pembiaran atau ‘main mata’. Pemerintah harus berani bersikap tegas dan berpihak pada kepentingan masyarakat,” ujarnya.
Ia menegaskan bahwa dirinya bersama masyarakat akan terus memantau perkembangan kasus tersebut sebagai bentuk kontrol sosial terhadap jalannya pemerintahan.
Hingga berita ini diturunkan, pihak Pemerintah Kota Bekasi maupun Inspektorat belum memberikan keterangan resmi terkait perkembangan penanganan dugaan pelanggaran yang dimaksud. Redaksi masih berupaya mengonfirmasi pihak-pihak terkait untuk mendapatkan informasi yang berimbang. (Red)
Reporter: Bang iful













LEAVE A REPLY